Foto Kita Whol
News Rantepao — Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Toraja Utara kembali menuai sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan legalitas puluhan ASN yang disebut sebagai PPPK “siluman”, karena diduga tidak terdaftar dalam proses seleksi resmi namun tetap ikut dilantik. Salah satu nama yang juga menjadi perhatian adalah istri seorang anggota DPRD kabupaten.
Dugaan PPPK Tanpa Seleksi Resmi
Informasi mengenai keberadaan PPPK “siluman” mencuat setelah sejumlah aktivis dan pegawai honorer melaporkan adanya nama-nama yang tidak mengikuti proses seleksi, tetapi masuk dalam daftar peserta pelantikan. Mereka menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi melanggar aturan kepegawaian.
Baca Juga : Polisi Periksa 6 Saksi Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Cilacap
Ketua forum tenaga honorer Toraja Utara, (nama tokoh), mengatakan banyak honorer yang terkejut saat melihat daftar pelantikan.
“Ada nama-nama yang tidak pernah ikut seleksi atau tidak ditemukan dalam pengumuman kelulusan, tetapi justru dilantik. Ini yang membuat kami merasa ada sesuatu yang tidak wajar,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakjelasan proses ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen ASN di daerah.
Pemkab Toraja Utara Beri Penjelasan Awal
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Sekretaris Daerah (nama pejabat) memberikan tanggapan awal terkait isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi internal untuk memastikan seluruh peserta pelantikan sudah sesuai ketentuan.
“Kami menghargai masukan masyarakat. Pemerintah akan memeriksa ulang data dan tahapan administrasi setiap PPPK yang dilantik. Jika ada kesalahan prosedur, tentu akan diperbaiki sesuai aturan,” kata Sekda.
Ia juga meminta publik tidak berspekulasi berlebihan sebelum proses klarifikasi selesai dilakukan.
Nama Istri Anggota DPRD Ikut Disorot
Kehadiran nama istri seorang anggota DPRD Toraja Utara dalam daftar PPPK yang dilantik turut memicu diskusi publik. Aktivis menilai pemerintah perlu membuka dokumen kelulusan secara transparan untuk menghindari dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Namun, pihak DPRD melalui (nama legislator atau jubir) menegaskan bahwa tidak ada intervensi politik dalam rekrutmen PPPK.
“Proses seleksi adalah ranah teknis pemerintah kabupaten. Jika keluarga kami ikut seleksi, itu dilakukan sesuai mekanisme. Kami siap diaudit jika diperlukan,” tegasnya.
Masyarakat Minta Pemeriksaan Independen
Sejumlah kelompok masyarakat sipil meminta pemerintah provinsi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh.
“Pemeriksaan independen penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Apa pun hasilnya harus diumumkan secara terbuka,” kata (nama aktivis).
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga kini, pemerintah daerah masih melakukan inventarisasi data untuk memastikan status kepegawaian seluruh PPPK yang dilantik. Publik berharap klarifikasi dilakukan secara terbuka guna mencegah polemik berkepanjangan.