News Rantepao – Pada Kamis, 21 Agustus 2025, anggota DPRD Toraja Utara menggelar rapat paripurna di Kota Rantepao untuk membahas polemik terkait dugaan adanya PPPK “siluman” dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2. Rapat yang berlangsung selama dua jam ini tetap kuorum meskipun hanya dihadiri 15 dari 29 anggota DPRD Toraja Utara. Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin Sapang Matandung, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal masalah ini hingga tuntas dengan mengikuti seluruh ketentuan dan aturan yang berlaku.
Polemik PPPK “Siluman” Mengemuka di Toraja Utara
Polemik PPPK “siluman” di Toraja Utara mengemuka setelah muncul dugaan bahwa sejumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap 2 tidak memenuhi kriteria yang sah atau bahkan ada yang tidak mengikuti prosedur yang benar. Dugaan tersebut mengarah pada praktik kecurangan atau rekayasa dalam proses seleksi, yang memicu kegelisahan di kalangan peserta yang merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil.
Komisi I DPRD Toraja Utara telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta para peserta PPPK untuk mengusut masalah ini. Mereka mengawasi dan memantau jalannya proses seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Pemkab Toraja Utara untuk melakukan tindakan yang tepat.
Baca Juga : PAD Tana Toraja dan Toraja Utara Masih Jauh dari Target, di Bawah 50 Persen
Komitmen DPRD Toraja Utara Mengawal Kasus
Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin Sapang Matandung, dalam pemaparan paripurna menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini sesuai dengan aturan yang ada. “Kami akan mengikuti aturan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Apa yang kami lakukan akan berlandaskan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan transparan,” ujar Hermin kepada awak media, Kamis (21/8/25).
Hermin menambahkan bahwa rekomendasi hasil rapat paripurna akan segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, khususnya kepada Bupati, untuk memastikan langkah-langkah yang tepat diambil dalam menangani masalah ini. Ia juga mengimbau agar semua pihak, termasuk peserta PPPK, tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pihak berwenang.
Rapat Paripurna yang Tertutup dan Pemaparan Aturan
Rapat paripurna ini berlangsung secara tertutup, dengan hanya sejumlah anggota DPRD yang hadir di dalam ruangan. Sementara itu, peserta PPPK yang merasa dirugikan memantau jalannya sidang dari luar ruang rapat. Mereka berharap DPRD Toraja Utara dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memastikan bahwa proses seleksi PPPK dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Toraja Utara memberikan pemaparan mengenai aturan-aturan yang mengatur seleksi PPPK, mulai dari tahapan pendaftaran, ujian, hingga penetapan kelulusan. Hermin menegaskan bahwa hanya peserta yang benar-benar memenuhi kriteria yang layak untuk diterima. “Kami akan memastikan bahwa tidak ada yang lolos secara tidak sah. Semua harus sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Tindak Lanjut dan Proses Pemeriksaan
Pihak berwenang telah memberikan kesempatan kepada para peserta yang diduga “siluman” untuk menjalani pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) beberapa waktu lalu sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kelayakan mereka. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses verifikasi yang bertujuan untuk menilai keabsahan dan kesesuaian data peserta dengan persyaratan seleksi.
DPRD Toraja Utara berharap agar hasil pemeriksaan ini bisa menjadi acuan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang transparan dan adil. “Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas, karena kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip keadilan,” tegas Hermin.
Harapan untuk Kepastian dan Keadilan
Bagi para peserta yang merasa dirugikan, Hermin mengimbau agar mereka tetap bersabar dan mengikuti proses yang sedang berjalan. DPRD Toraja Utara berkomitmen untuk mengawal setiap langkah dan memastikan bahwa proses seleksi PPPK berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang tertinggal. “Kami akan memastikan agar yang benar-benar layak mendapatkan kesempatan, dan itu yang akan kami kawal,” ujar Hermin.
Polemik PPPK “siluman” ini menjadi salah satu isu penting yang perlu segera diselesaikan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan adil di Toraja Utara. Dengan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses seleksi, diharapkan ke depan tidak ada lagi kecurangan dalam perekrutan PPPK, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta.
