News Rantepao – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan komitmennya dalam menjaga efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam rapat evaluasi fiskal terbaru, Purbaya menyampaikan bahwa kementerian/lembaga (K/L) yang belum mampu menyerap anggaran secara optimal akan mengalami penarikan dana untuk kemudian dialihkan ke program yang lebih prioritas.
Kebijakan ini dipandang penting mengingat tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, termasuk perlambatan perdagangan internasional dan risiko fluktuasi harga komoditas. Pemerintah menekankan agar setiap rupiah dari APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Banyak Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Mensesneg: Itu Bagian dari Penugasan
Alasan Penarikan Anggaran
Menurut Menkeu, beberapa K/L masih menunjukkan serapan anggaran di bawah 40 persen hingga pertengahan September 2025. Rendahnya penyerapan tersebut berpotensi menghambat realisasi program pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“APBN bukan hanya angka di atas kertas. Ini adalah instrumen yang harus berdampak langsung pada rakyat. Jika ada kementerian yang tidak mampu memaksimalkan anggaran, maka akan kami tarik dan distribusikan ke sektor yang lebih membutuhkan,” tegas Purbaya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Prioritas Pemanfaatan Dana
Anggaran yang ditarik nantinya akan difokuskan pada tiga bidang utama:
-
Pembangunan Infrastruktur Strategis – terutama yang mendukung konektivitas antarwilayah dan kelancaran logistik nasional.
-
Peningkatan Kualitas SDM – melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan akses layanan kesehatan.
-
Perlindungan Sosial – termasuk bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan program pengentasan kemiskinan.
Dengan fokus ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi gejolak global.
Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga
Menkeu juga menekankan bahwa evaluasi penyerapan anggaran akan dilakukan secara berkala. K/L yang dinilai tidak adaptif dalam melaksanakan program kerja bisa mendapat teguran langsung dari Presiden.
“Ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan soal tanggung jawab terhadap rakyat. Kementerian harus berbenah agar belanja negara benar-benar produktif,” ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem digitalisasi pengelolaan anggaran untuk mempercepat pencairan dan mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi alasan rendahnya serapan.
Harapan Pemerintah ke Depan
Dengan adanya kebijakan penarikan anggaran ini, diharapkan tercipta disiplin fiskal yang lebih kuat di kalangan kementerian dan lembaga. Pemerintah juga optimistis bahwa langkah ini akan menjaga defisit APBN tetap terkendali sekaligus memastikan belanja negara memberi efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi perekonomian.
“Setiap rupiah harus produktif, harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata,” pungkas Menkeu.
